Keunggulan Asuransi Prudential Syariah

Akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan produk asuransi berbasis syariah seperti bumiputera yang mengeluarkan bumiputera syariah, prudential dengan Prulink Syariah Assurance Account dan sebagainya. Fenomena ini ditandai dengan munculnya, PT. Asuransi Takaful Indonesia yang berdiri pada tahun 1994, sebuah perusahaan asuransi yang berbasis syariah. Fenomena ini mengundang sebuah pertanyaan. Apa keunggulan dari produk asuransi syariah?

Pertanyaan diatas adalah sebuah pertanyaan besar yang harus menjadi pertimbangan bagi kita semua. Hotbonar Sinaga, direktur utama Jamsostek, mengatakan bahwa keunggulan asuransi syariah bukan hanya berdasarkan sisi syariah seperti tidak adanya riba dalam investasi, unsur judi ataupun tidak dipenuhi dengan faktor ketidakpastian. Keunggulan nyata dari asuransi syariah, seperti juga produk keuangan syariah lainnya, tak lain adalah bagi hasil atau mudharabah. Karena itulah dalam asuransi syariah tidak dikenal adanya risk transfer tetapi lebih dikenal dengan nama risk sharing.

Keunggulan utama tersebut menciptakan keunggulan lainnya, yang membedakan produk ini secara nyata dengan produk non syariah. Dalam mekanisme pembayaran kontribusi dari nasabah, langsung dipisahkan menjadi dua yakni pertama masuk ke rekening tabarru’ atau proteksi dan yang kedua masuk ke rekening tabungan bagi hasil. Jadi sejak awal sudah dipisahkan. Kelebihannya dibandingkan asuransi konvensional dengan adanya rekening bagi hasil menunjukan bahwa sebagian premi memang sudah dialokasikan untuk dibagikan hasilnya berupa imbal hasil investasi kepada para pemegang polis.

Berbeda halnya dengan asuransi konvensional, karena tidak ada pemisahan premi maka pada tahun awal pembentukan cadangan, tidak ada sama sekali bagian yang menjadi hak nasabah pemegang polis. Sebagai akibatnya, bila pemegang polis tidak sanggup lagi melanjutkan melakukan penjualan polis kembali kepada perusahaan asurani untuk mendapatkan nilai tunai yang akan diterimanya bisa nihil. Kalaupun ada, besarnya nilai tunai pada tahun-tahun awal akan jauh berbeda dengan akumulasi premi yang pernah dibayarkannya.

Adanya rekening bagi hasil memungkinkan perusahaan asuransi syariah membagikan porsi hasil investasi dengan nasabah pemegang polis bila tidak terjadi klaim dalam satu tahun periode polis. Dalam asuransi konvensional, dikenal apa yang dinamakan no claim bonus. Yaitu, bonus yang akan diperoleh para pemegang polis khususnya dalam asuransi kerugian jika untuk beberapa tahun penutupan polis tidak pernah ada klaim yang diajukan. Dalam asuransi syariah, dengan adanya sistem bagi hasil memungkinkan pemberian bonus kepada tertanggung walapun penutupan polis baru saja berlangsung selama satu tahun. Pilihan bonus ini diberikan alternative bermacam-macam seperti disetorkan tunai, mengurangi premi periode perpanjangan, dihibahkan ke berbagai yayasan dalam bentuk infak dan shadaqah.

Namun, kendalanya di negara Indonesia produk asuransi syariah belum begitu dikenal oleh masyarakat sehingga banyak pihak yang belum mengetahui keunggulan asuransi ini. Berbeda dengan negara tetangga yakni, Malaysia, Brunei dan Singapura. Karena promosi gencar yang mereka lakukan menyebabkan pasar produk syariah tidak hanya dinikmati oleh kalangan muslim tetapi juga pihak non muslim. Tampaknya hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua.

Apa beda Linux dan Windows?

Apa beda Linux dan Windows?

Pelantikan Bapak Fuad Rahmany Sebagai Dirjen Pajak

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melantik Fuad Rahmany menjadi Direktur Jenderal Pajak menggantikan Moh. Tjiptardjo. Menurut Menkeu, Fuad memiliki rekam jejak yang baik selama bertugas di Kemenkeu. “Pak Fuad Rahmany itu sejak awal bekerja dia mempunyai reputasi yang baik,” ujar Menkeu saat ditemui usai pelantikan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (21/01). Menkeu mengakui kemampuan Fuad saat menjalankan beberapa kebijakan. “Pak Fuad Rahmany ketika dia membangun unit pengelolaan utang Indonesia, bagus sekali. Dia juga menjadi wakil ketua BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh. Ketika itu BRR Aceh habis tsunami, dan tidak banyak yang mau ditugaskan ke Aceh. Tetapi Pak Fuad ditugaskan ke sana dan kita tahu reputasi dan hasil kerjanya yang baik. Di pasar modal juga baik,” papar Menkeu.

Untuk itu, Menkeu berharap saat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Fuad Rahmany juga dapat memperbaiki kinerja pajak, termasuk Sumber Daya Manusianya. “Jadi tugas utamanya adalah memperbaiki lebih lanjut organisasi termasuk sistem dan Sumber Daya Manusia di perpajakan,  kemudian menjalankan kegiatan pengelolaan perpajakan khususnya penerimaan negara, sehingga bisa membiayai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Indonesia 2011,” jelasnya. Sementara itu, Menkeu mengatakan, Moh. Tjiptardjo akan bertugas di Kantor Pusat DJP sampai masa tugasnya berakhir, yakni pada Bulan Mei 2011.